Melampaui Pemilu

Oleh: Noorhalis Majid

“Demokrasi memang mahal!”, begitu sanggahan para penyelenggara Pilkada ketika banyak orang mengkritik tentang besarnya anggaran yang dibuat KPUD untuk menyelenggarakan Pilkada 2010.

Memang tidak ada yang menyangkal bahwa demokrasi memerlukan biaya, termasuk dalam menyelenggarakan Pilkada. Tapi kalau biayanya terlalu mahal maka harus dicari cara yang lebih murah. Bukankah salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu adalah efisien, karena itu faktor biaya menjadi pertimbangan yang sangat penting. Anggaran yang diajukan KPUD cukup besar. Puluhan milyar untuk satu kabupaten atau kota dan ratusan milyar untuk satu provinsi. Padahal pemerintah daerah mengakui sangat sulit mencari sumber dana untuk penyelenggaraan Pilkada tersebut dan mengakui selalu kekurangan dana membiayai hal-hal yang menjadi hajat hidup masyarakat.

Sebagai gambaran, di Kalimantan Tengah secara terang-terangan Pemerintah Daerah mengatakan tidak memiliki dana sejumlah 140 Milyar untuk menyelenggarakan Pilkada. Gubernur kemudian mengusulkan agar ditanggung secara bersama oleh kabupaten/kota agar Pilkada bisa terselenggara. Beberapa bupati mengatakan tidak bersedia dengan alasan tidak memiliki dana.

Penyelenggaraan Pilkada yang kolosal dan kemudian mahal tersebut memang penting. Tetapi kalau dihadapkan pada pilihan lain, misalnya dibandingkan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang murah bagi rakyat tidak mampu maka saya memilih lebih baik dananya untuk program kesehatan masyarakat. Daripada milyaran dana untuk membayar petugas KPPS maka saya lebih menganjurkan untuk memberi beasiswa sekolah rakyat miskin, memberi makanan sehat anak-anak busung lapar atau memberi fasilitas guru-guru diwilayah pedalaman. Dengan duit yang terbatas maka skala prioritas menjadi langkah cerdas dalam membelanjakan duit. 

Pilkada harus terselenggara sesuai amanat UU. Bagaimana caranya agar biayanya tidak mahal? Ada tiga pemikiran yang sedang berkembang dan bisa dipilih sebagai alternatif  pemecahan masalah.

Pertama; yang paling ekstrim adalah dengan cara merealisasikan wacana untuk menghapus Pilkada Provinsi. Gubernur cukup dipilih oleh DPRD Provinsi saja dengan pengawasan yang sangat ketat agar tidak terjadi politik uang. Atau Gubernur ditunjuk saja oleh Presiden karena posisinya adalah perpanjangan pemerintah pusat di daerah dan kedudukannya disetarakan dengan mentri. Kalau pilihan ini diambil maka sekaligus saja DPRD provinsi dihapuskan karena sudah tidak relvan lagi. Kalau wacana ini bisa terlaksana maka biaya Pilkada Gubernur yang ratusan milyar dapat dialihkan kepada hal-hal yang lebih substansi dibutuhkan rakyat. Kelemahannya posisi gubernur sudah tidak sekuat sekarang lagi dan kemungkinan bertambah kuatnya sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat. Namun positifnya otonomi yang bertumpu pada kabupaten/kota akan semakin menguat dan berkembang.

Kelompok Kerja Jaringan Demokrasi (KKJD)

noorhalis.majid@gmail.com

Gambar diunduh dari : http://smppgri1bdl.files.wordpress.com/2009/04/kpu.jpg