Catatan Refleksi Politik 2009 (Bagian 1)

logopilkada12
Oleh : Noorhalis Majid
Tahun 2009 telah berlalu, dia meninggalkan banyak catatan, dalam hal politik setidaknya saya menulis ada empat catatan baik dan empat catatan buruk yang tidak boleh dilupakan sepanjang tahun tersebut agar 2010 menjadi lebih baik.
Catatan baik pertama, kita berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi dengan aman dan damai. Padahal banyak menduga akan terjadi konflik dan kekacauan, sehubungan persiapan yang tidak terlalu baik. Misalnya lemahnya sumber daya penyelenggara akibat keterlambatan pembentukan anggota KPU, kacaunya data pemilih, serta perubahan aturan main Pemilu yang terus menerus terjadi ditengah persiapan teknis penyelenggaraannya.
Dengan segala ketidakberesan itu, akhirnya Pemilu terselenggara dengan aman dan damai, dilanjutkan dengan penyelenggaraan Pilpres. Kondisinya lumayan kondusif sekalipun kekacauan data pemilih masih ditemukan. Penyelenggaraan yang aman dan damai ini menjadi modal dalam menyongsong persiapan Pilkada 2 Juni 2010.
Dari catatan baik pertama ini muncul catatan buruk pertama juga yaitu wakil rakyat yang terpilih dan duduk di kursi empuk DPR/DPRD rasanya masih belum representatif, belum mewakili rakyat. Ini memang soal “rasa” yang boleh jadi subyektif, tapi rasa itu timbul akibat prilaku anggota legislatif yang terlalu cepat meninggalkan pemilihnya. Misalnya, ketika Pemilu legislatif, para pemilih dengan penuh keyakinan memilih partai tertentu, namun tanpa permisi partai-partai yang dipilih itu melakukan koalisi dengan partai lain yang cenderung tidak disukai oleh para pemilih. Itu berarti anggota legislatif telah meninggalkan para pemilihnya. Atau yang lebih parah lagi, anggota DPRD Kalsel baru dilantik tiga bulan sudah melakukan delapan kali studi banding, tanpa pernah memberi kabar tentang apa yang dihasilkan dari studi banding itu kepada pemilihnya. Sungguh semua ini adalah sebuah kualitas representasi yang buruk dan harus menjadi perhatian di 2010. Apalagi bila saat Pilkada nanti, di mana mau tidak mau harus dilakukan koalisi antar partai.
Catatan baik yang kedua, kinerja pemerintahan semakin bagus, good governance berjalan diatas relnya dan semakin mengalami kemajuan, ditandai dengan banyaknya penghargaan yang diterima oleh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota. Berbagai penghargaan diterima dan rakyat mengikutinya melalui iklan-iklan di media massa. Publikasinya tergolong marak dan gegap gempita. Kabar ini sedikit banyak menimbulkan kebanggaan, karena berarti kinerja penyelenggara pemerintahan terus membaik.
Namun di sisi lain good governance itu tidak cukup, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menurun, ditandai dengan tidak mampunya sektor riil bergerak maju, eksport yang menurun dan industrialisasi yang semakin tidak pasti. Dari segi kesejahteraan terlihat, kesenjangan semakin melebar. Hal ini ditandai dengan memburuknya kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan rendahnya pendapatan perkapita. Berbagai laporan resmi mengabarkannya dan faktanya rakyat memang semakin susah, harga-harga melangit sementara pendapatan semakin tidak menentu. Padahal seharusnya dengan kinerja pemerintahan yang dikabarkan membaik, implikasinya adalah pada perbaikan pelayanan publik dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fakta seperti ini menjadi penting agar 2010 pemerintah tidak hanya mengejar berbagai penghargaan, tetapi harus juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Kelompok Kerja Jaringan Demokrasi (KKJD)
*) gambar diunduh dari :
http://matanews.com/wp-content/uploads/logopilkada12.png
Entries(RSS)